Penetapan Kriteria Audit Survei Pendahuluan – Direktorat Jendral Anggaran

22 Apr

Indeks

B.3

 

Lembaga Audit Pemerintah

TIM AUDIT KINERJA

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI

 

 

                                                                Auditee                : Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan RI

                                                                Tahun Buku        : 2011 dan 2012

Kertas Kerja Audit                           Dibuat Oleh        : AEM

                                                                Di-review Oleh  : ASW

 

PENETAPAN KRITERIA AUDIT

 

Tujuan

Menetapkan kriteria audit

 

Langkah-langkah

1. nilai ketepatan karakteristik kriteria audit;

2. tentukan sumber kriteria audit;

3. kembangkan kriteria audit;

4. komunikasikan kriteria dengan auditee.

 

Hasil

1. Menilai ketepatan karakteristik kriteria audit

Tim audit merumuskan kriteria pemeriksaan dengan memertimbangkan hal-hal berikut ini:

  1. standar kinerja yang wajar;
  2. bukan standar minimum terendah atau tertinggi yang dapat dicapai;
  3. mencerminkan praktik yang baik.

 

d. Sumber kriteria audit

Untuk merumuskan kriteria yang baik, tim audit mempelajari sejumlah peraturan, kebijakan pemerintah, pendapat ahli, dan standar yang terkait dengan pelaksanaan audit  internal kementerian di Indonesia. Beberapa peraturan yang dapat dijadikan acuan antara lain sebagai berikut:

  • Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
  • PMK No 59/PMK.09/2010 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan Tahun 2010
  • KMK No 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan
  • SOP Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenkeu

 

Di samping itu, tim audit melakukan konsultasi serta berbagi pengetahuan dan pengalaman (sharing knowledge) dengan tim audit lainnya yang juga memeriksa kegiatan yang sama. Upaya lain yang juga dilakukan oleh tim audit adalah mempelajari contoh pemeriksaan yang baik dari instansi lain sebagai suatu perbandingan (benchmarking).

  • Mengembangkan kriteria audit

Tujuan Audit Tetap (FAO) 1

Apakah struktur organisasi dan pengelolaan keuangan Direktorat Jendral Anggaran telah mendukung pelaksanaan audit yang optimal?

 

Kriterianya dijabarkan sebagai berikut.

  1. Menetapkan struktur organisasi yang memadai untuk mendukung pemeriksaan yang andal dan optimal.
  • Adanya bagian khusus yang memberikan informasi kepada Itjen maupun pihak lain yang berkepentingan.
  • Adanya pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan suatu pemeriksaan.
  • Adanya pemeriksa-pemeriksa yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam berbagai disiplin ilmu sehingga mampu melakukan pemeriksaan dengan baik.
  • Menyelenggarakan pengelolaan keuangan secara efektif dalam pelaksanaan pemeriksaan.
    • Adanya dukungan biaya untuk setiap kegiatan pemeriksaan.
    • Adanya peraturan bahwa semua pembayaran yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Tujuan Audit Tetap (FAO) 2

Apakah proses audit oleh Inspektorat I telah sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku?

 

Kriterianya dijabarkan sebagai berikut.

  1. Memiliki standar dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan.
    1. Adanya standar pemeriksaan yang jelas yang berlaku.
    2. Adanya standar pemeriksaan yang disosialisasikan dan diketahui oleh seluruh pegawai.
    3. Adanya standar pemeriksaan yang mudah dipahami dan dimengerti.
    4. Adanya penerapan standar pemeriksaan.
    5. Adanya standar pemeriksaan berupa prosedur tetap yang dibakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan Inspektorat I.
    6. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
      1. Adanya proses pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah dibakukan.
      2. Adanya realisasi ketepatan waktu pemeriksaan sesuai dengan standar.
      3. Mengidentifikasi, menilai, dan menangani risiko-risiko yang timbul dalam proses pemeriksaan.
        1. Adanya kegiatan mencatat, menggolongkan, dan menganalisis setiap masalah yang timbul.
        2. Adanya pelaporan atas kegiatan-kegiatan tersebut.
        3. Adanya kesungguhan dalam menjalankan pemeriksaan secara andal dan memadai serta sigap mengadakan perbaikan sesuai dengan prosedur.

 

 

 

Tujuan Audit Tetap (FAO) 3

Apakah pelaksanaan pemeriksaan oleh Inspektorat I telah dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik?

 

Kriterianya dijabarkan sebagai berikut.

  1. Mengevaluasi kinerja pemeriksaan Inspektorat I secara memadai.
    1. Adanya informasi mengenai evaluasi kinerja pemeriksaan.
    2. Adanya monitoring dan perbaikan atas kinerja pemeriksaan.
    3. Adanya pemeriksaan hasil kinerja pemeriksaan Inspektorat I oleh aparat eksternal.
    4. Mempertanggungjawabkan kinerja Inspektorat I.
      1. Adanya mekanisme pertanggungjawaban yang memadai.
      2. Adanya pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan.
      3. Adanya umpan balik atas pertanggungjawaban yang dilakukan.

 

Hasil penetapan kriteria oleh tim audit tersebut dapat dibuat menjadi satu model yang disebut sebagai model pengelolaan yang baik (model of good management).

 

i. Mengkomunikasikan kriteria dengan auditee

Dalam diskusi dengan tim audit, auditee menyetujui model kriteria yang diajukan oleh tim audit.

Aside

Contoh Kertas Kerja Audit Pemeriksaan Pendahuluan

22 Apr

Indeks

A.1

 

Lembaga Audit Pemerintah

TIM AUDIT KINERJA

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Auditee                : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI

Tahun Buku        : 2011 dan 2012

Kertas Kerja Audit                           Dibuat Oleh        : HDA

Di-review Oleh  : DJL

PEMAHAMAN ATAS ENTITAS YANG DIAUDIT

 

Tujuan

Memahami Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI

Langkah-langkah

  1. Wawancara dengan manajemen dan staf kunci.
  2. Review kebijakan-kebijakan, pengarahan-pengarahan, dan dokumen-dokumen.
  3. Review laporan kinerja entitas serta laporan mengenai rencana kerja dan prioritasnya.
  4. Review peninjauan fisik terhadap fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh entitas.
  5. Telusuri sistem dan prosedur pengendalian.
  6. Analisis hubungan antara pemanfaatan sumber daya dan hasilnya.
  7. Identifikasi risiko entitas.
  8. Review laporan-laporan audit dan studi yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk laporan audit yang dilakukan oleh auditor lainnya.

 

Hasil

  1. Gambaran Umum Entitas (KKA Indeks A.1.1)
  2. Pemahaman atas Input, Proses, dan Output Entitas (KKA Indeks A.1.2)
  3. Informasi Lainnya (KKA Indeks A.1.3)

Indeks

B.1

 

Lembaga Audit Pemerintah

TIM AUDIT KINERJA

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Auditee                :Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI

Tahun Buku        : 2011 dan 2012

Kertas Kerja Audit                           Dibuat Oleh        : HDA

Di-review Oleh  : DJL

IDENTIFIKASI AREA KUNCI

 

Tujuan

Menentukan area kunci.

Langkah-langkah

  1. Analisis untuk menentukan area audit potensial dengan menggunakan pendekatan faktor pemilihan pada 15 fungsi Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan RI, yaitu:
    1. penyusunan kebijakan;
    2. pelaksanaan audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan keuangan negara;
    3. pelaksanaan reviu, evaluasi, dan survei atas pelaksanaan tugas dan fungsi, kemajuan program, serta pelaporan.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan pemeringkatan atas area audit potensial adalah sebagai berikut.

  1. Risiko manajemen, yaitu risiko bahwa entitas atau area yang akan diaudit melakukan tindakan ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.
  2. Signifikansi, yaitu signifikansi dari suatu area audit yang berkaitan dengan tingkat besar kecilnya pengaruh kegiatan tersebut terhadap entitas secara keseluruhan. Disini tim audit berfokus pada tingkat materialitas finansialnya.
  3. Dampak potensial dari audit kinerja, yang meliputi unsur efektivitas, peningkatan perencanaan, pengendalian dan pengelolaan, serta peningkatan akuntabilitas efisiensi, ekonomi, dan kepentingan mutu pelayanan. Dalam hal ini kepentingan umum dimasukkan sebagai salah satu faktor pertimbangan dalam pembobotan karena entitas yang diaudit memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aspek kepentingan umum berkaitan dengan aspek sosial ekonomi kegiatan dan pentingnya pengoperasian kegiatan bagi parlemen dan publik.
  4. Auditabilitas, berkaitan dengan kemampuan tim audit dalam melaksanakan audit berdasarkan sandar profesional.

Tim audit menggunakan matriks pembobotan untuk menyeleksi area audit potensial dengan skor sebagai berikut.

  • Tinggi                  : skor 3
  • Sedang               : skor 2
  • Rendah              : skor 1
  1. Analisis untuk menentukan area kunci berdasarkan are dengan memerhatikan beberapa faktor sebagai berikut.
    1. Risiko manajemen, yaitu risiko manajemen atas tidak tercapainya ‘3E’ (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas).
    2. Signifikansi, yaitu menilai apakah suatu kegiatan dalam area audit secara komparatif memiliki pengarus yang besar terhadap kegiatan lainnya dalam objek audit secara keseluruhan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan antara lain:
  • materialitas keuangan;
  • batas kritis keberhasilan;
  • visibilitas.
  1. Dampak hasil pemeriksaan, yaitu hasil audit terhadap perbaikan atas area yang diaudit. Oleh karena entitas yang diaudit adalah kantor pelayanan pajak pratama yang memberikan pelayanan umum, maka unsur lain yang juga harus dilihat dalam “dampak hasil pemeriksaan” adalah apakah kepentingan umum dapat terlayani dengan baik dengan adanya audit ini.
  2. Auditabilitas, berkaitan dengan kemampuan tim audit untuk melaksanakan audit sesuai dengan standar profesional.

 

Hasil

  1. Area Audit Potensial (KKA Indeks B.1.1)

Dari ketiga area audit potensial yang ada, yaitu (1) penyusunan kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi; (2) pelaksanaan audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan keuangan negara; (3) pelaksanaan reviu, evaluasi, dan survei atas pelaksanaan tugas dan fungsi, kemajuan program, serta pelaporan, area audit yang dipilih adalah ‘pelaksanaan audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan keuangan negara’.

  1. Area Kunci (KKA Indeks B.1.2)

Dua area kunci yang akan dinilai oleh tim audit berdasarkan hasil analisis dalam pelaksanaan audit di lapangan, yaitu:

  • Area Pemeriksaan;
  • Area Pengolahan Data dan Informasi;

Indeks

B.2

 

Lembaga Audit Pemerintah

TIM AUDIT KINERJA

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Auditee                : Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan RI

Tahun Buku        : 2011 dan 2012

Kertas Kerja Audit                           Dibuat Oleh        : HDA

Di-review Oleh  : DJL

PENETAPAN TUJUAN DAN LINGKUP AUDIT

 

Tujuan

Menetapkan tujuan audit tetap (firm audit objective) dan lingkup audit.

Langkah-langkah

  1. Tentukan tujuan audit tetap berdasarkan area kunci yang telah ditetapkan sebelumnya.
  2. Tentukan lingkup audit dengan langkah-langkah sebagai berikut.
    1. Manfaatkan informasi dari tahap audit sebelumnya.
    2. Sesuaikan lingkup audit.
    3. Gunakan pertimbangan profesional.
    4. Pertimbangkan karakteristik objek audit.

Hasil

  1. 1.       Tujuan Audit Tetap

Dari tiga area potensial yang ada, tim audit melihat area ‘pelaksanaan audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan keuangan negara’ adalah yang terpenting untuk dilakukan pemeriksaan karena banyaknya isu mengenai audit yang belum optimal sehubungan dengan bidang tugas Inspektorat I. Pelaksanaan audit  yang optimal akan sangat berpengaruh terhadap outcome dari kegiatan yang dijalankan oleh Inspektorat I. Oleh karena itu, tim audit lebih berfokus pada penilaian efektivitas dibandingkan dengan penilaian atas ekonomi dan efisiensi. Adapun untuk kedua area potensial lainnya serta unsur ekonomi dan efisiensi dapat dilakukan pada pelaksanaan audit kinerja periode mendatang.

Berdasarkan pertimbangan di atas, tim audit akan lebih berfokus pada penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan keuangan negara dengan harapan bahwa audit ini akan meningkatkan mutu pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat I bagi bidang tugasnya.

Dengan demikian, perumusan tujuan audit tetap adalah:

Meningkatkan efektivitas pemeriksaan guna mendorong terciptanya akuntabilitas pada bidang tugas Direktorat Jendral Anggaran Kementrian Keuangan”

 

Untuk memenuhi tujuan diatas, audit akan menilai:

  1. apakah struktur organisasi dan pengelolaan keuangan Inspektorat I telah mendukung pelaksanaan audit yang optimal;
  2. apakah proses audit oleh Inspektorat I telah sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku;
  3. apakah pelaksanaan pemeriksaan oleh Inspektorat I telah dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik.
  1. 2.       Lingkup Audit
    1. Tahun anggaran yang diaudit adalah 2011 dan 2012.
    2. Lingkup kegiatan yang diperiksa/ diaudit meliputi pemeriksaan.
    3. Lingkup kegiatan yang diuji dalam audit berdasarkan pemilihan area kunci yang sudah dilakukan.
    4. Lokasi audit Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

Profil Direktorat Jenderal Anggaran

12 Mar

Direktorat Jenderal Anggaran adalah unit eselon I di bawah Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran, biasa disingkat DJA, memiliki peran penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Indonesia DJA memiliki kewenangan Menteri Keuangan untuk menentukan Belanja Kementerian dan Lembaga.

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 tentang unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 466/KMK.02/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran adalah salah satu unit eselon I yang melaksanakan sebagian fungsi dari Kementerian Keuangan. Sentra dari peran Direktorat Jenderal Anggaran tersebut terletak pada tugasnya untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), kebijakan di bidang fiskal diarahkan pada keseimbangan antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk memantapkan kesinambungan fiskal melalui pengingkatan penerimaan negara dan efisiensi belanja negara, serta dengan tetap mengupayakan penurunan defisit anggaran.

 

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran adalah salah satu unit eselon I yang melaksanakan sebagian fungsi dari Kementerian Keuangan. Sentra dari peran Direktorat Jenderal Anggaran tersebut terletak pada tugasnya untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), kebijakan di bidang fiskal diarahkan pada keseimbangan antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk memantapkan kesinambungan fiskal melalui pengingkatan penerimaan negara dan efisiensi belanja negara, serta dengan tetap mengupayakan penurunan defisit anggaran. 

PROFIL PEJABAT DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Visi dan Misi

VISI 

Dalam mengemban tugas dan fungsi. Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai Visi sebagai berikut :

Menjadi pengelola anggaran negara yang profesional, kredibel, transparan, dan akuntabel. 

MISI 

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai Misi sebagai berikut : 

  1. Mewujudkan perencanaan kebijakan APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan
  2. Mewujudkan pengeluaran negara dan pengamanan keuangan negara yang efektif dan efisien
  3. Mewujudkan penerimaan negara bukan pajak yang optimal dengan tetap menjaga pelayanan kepada masyarakat
  4. Mewujudkan norma dan sistem penganggaran yang kredibel, transparan, dan akuntabel
  5. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan sumber daya lainnya yang berkualitas, efektif dan efisien.

 

Tugas dan Fungsi

Direktorat Jenderal Anggaran 
Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran.

Fungsi :

  1. perumusan kebijakan di bidang penganggaran;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran;
  3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran;
  4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran;
  5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Anggaran.

Sekretariat Direktorat Jenderal 
Tugas : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan direktorat jenderal.

Fungsi :

  1. koordinasi kegiatan direktorat jenderal;
  2. perumusan peraturan di bidang kesekretariatan;
  3. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan direktorat jenderal;
  4. koordinasi penyusunan rencana strategik, dan laporan kinerja direktorat jenderal;
  5. penyelenggaran urusan kepegawaian direktorat jenderal;
  6. koordinasi penyusunan rencana kerja dan pengelolaan keuangan direktorat jenderal;
  7. pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, rumah tangga, pengadaan, dan pengelolaan Barang Milik Negara serta kesekretariatan pimpinan;
  8. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
  9. koordinasi bantuan hukum direktorat jenderal

Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Fungsi :

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyusunan Anggaran Pendatapan dan Belanja Negara;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat

Direktorat Anggaran I 
Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Fungsi :

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
  5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat

Direktorat Anggaran II 
Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Fungsi :

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
  5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat

Direktorat Anggaran III 
Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Fungsi :

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendaha Umum Negara (BA BUN) kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya;
  5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat

Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak 
Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat.

Fungsi :

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat;
  5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Direktorat Sistem Penganggaran 
Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem penganggaran.

Fungsi :

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem penganggaran;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem penganggaran;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sistem penganggaran;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sistem penganggaran
  5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Direktorat Harmonisasi Sistem Penganggaran 
Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang harmonisasi peraturan penganggaran.

Fungsi :

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang harmonisasi peraturan penganggaran;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang harmonisasi peraturan penganggaran;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang harmonisasi peraturan penganggaran;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang harmonisasi peraturan penganggaran;
  5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat
 

Ditundanya lulusan STAN, apakah berbanding terbalik dengan kinerjanya?

25 Feb

Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien dan efektif. Konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat diartikan secara terpisah. Konsep ekonomi memastikan bahwa biaya input yang digunakan dalam operasional organisasi dapat diminimalkan. Konsep efisien memastikan bahwa output yang maksimal dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Sedangkan konsep efektif berarti bahwa jasa yang disediakan/dihasilkan oleh organisasi dapat melayani kebutuhan pengguna jasa dnegan tepat.

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) merupakan salah satu penyuplai tenaga ahli untuk kementrian keuangan Republik Indonesia. STAN menggembleng mahasiswanya untuk menjadi tenaga ahli yang berkualitas untuk kelak menjadi pegawai negeri sipil yang  bekerja dibawah Kementrian keuangan. Lulusan STAN wajib menjadi Pegawai Negeri Sipil yang kemudian akan ditempatkan di beberapa instansi dibawah naungan kementrian keuangan. Mengapa lulusan STAN harus bekerja sebagai pegawai negeri dan langsung diikat oleh kementrian keuangan? Karena STAN sendiri berada dibawah naungan kementrian keuangan dan dibiayai oleh APBN Indonesia.

Sudah bertahun-tahun lamanya, lulusan STAN menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan kementrian keuangan. Kinerja lulusan STAN pun diakui baik meskipun tidak ada catatan resmi mengenai kinerja lulusan STAN, namun nama baik STAN memang diakui oleh banyak orang. Tidak hanya di lingkungan kementrian keuangan, di sektor swasta pun kinerja  alumnus STAN diakui baik. Memang tidak semua alumnus STAN menjadi pegawai negeri sipil, tidak sedikit dari mereka yang keluar dari ikatan pegawai negeri dengan membayar sejumlah denda dan bekerja di sektor swasta. Alumnus-alumnus tersebut menyatakan bahwa mereka diterima dengan baik di sektor swasta karena nama almamater yang cukup terkenal dengan kinerja yang baik.

Beberapa tahun belakangan ini, (2011 dan 2012), STAN tidak membuka penerimaan mahasiswa baru. Ini dilakukan atas kebijakan kementrian keuangan yang sedang menjabat dengan berbagai pertimbangan. STAN terakhir menerima penerimaan mahasiswa baru tahun 2010, yang akan lulus tahun 2013 ini. Apakah ini mengganggu kinerja lulusan STAN? Alumnus STAN yang  lulus tahun 2011 dan 2012 kemarin yang magang di sektor swasta –mereka belum menerima Surat Keputusan pengangkatan cpns dari kementrian keuangan- mer eka diterima dengan baik, dan atasan mereka pun mengakui bahwa kinerja mereka bagus.

Tidak diterimanya mahasiswa baru sejak tahun 2011, tidak berarti membuat lulusan STAN mengalami kemunduran kinerja. Karena di kampus STAN sendiri, mereka digembleng dengan nilai-nilai dan keahlian yang diperlukan di kementrian keuangan. Mereka memang disiapkan untuk bekerja di lingkungan kementrian keuangan. Sehingga hampir dapat dipastikan bahwa kinerja mereka tidak terpengaruh oleh  tidak dibukanya penerimaan mahasiswa baru STAN. Lulusan STAN yang tersisa  akan tetap bekerja di lingkungan kementrian keuangan sesuai dengan nilai-nilai dan keahlian yang mereka pelajari selama masa studi di kamus STAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejarah Audit Kinerja Sektor Pemerintah di Indonesia

19 Feb

Pada dasarnya, pembentukan pemerintah Indonesia berhubungan erat dengan misi yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Misi tersebut merupakan dasar dari kewenangan pemerintah didalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahannya baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Instansi-instansi sebagai pelaksana yang dibentuk pemerintah untuk menangani urusan-urusan pemerintahannya, merupakan salah satu penentu berjalannya misi dengan baik untuk mencapai cita-cita negara Indonesia yaitu terlindungnya segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, majunya kesejahteraan umum, cerdasnya kehidupan bangsa dan ikut aktifnya indonesia melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

 

Hasil kerja instansi pemerintah yang telah dicapai, dalam rangka implementasi urusan pemerintahan sesuai bidang pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya, dapat diketahui melalui informasi tentang akuntabilitas kinerja masing-masing instansi pemerintah tersebut. Informasi tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibutuhkan oleh pemerintah karena berdasarkan informasi tersebut, pemerintah mempunyai bahan pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih baik lagi. Informasi tersebut juga diperlukan sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban Kepala Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat melalui DPR/D disetiap akhir tahun anggaran dan diakhir jabatan Kepala Pemerintah

 

Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan good governance yang sampai saat ini masih diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas. Di Indonesia,

 

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa kekayaan negara yang dikelola oleh pemerintah mencakup dana yang cukup besar jumlahnya. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan seharusnya didukung dengan suatu pengawasan

yang cukup andal guna menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini tertuang dalam ketetapan Standar Audit – Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (SA–SAFP) tahun 1996 oleh BPKP dengan keputusan Kepala BPKP No. Kep-378/K/1996. SA-APFP secara garis besar mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia.

 

Penyelenggaraan auditing sektor publik atau pemerintahan tersebut dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguan (BPKP). BPKP merupakan suatu badan yang dibentuk oleh lembaga eksekutif negara (presiden), yang bertugas untuk mengawasi dana

untuk penyelenggaraan pembangunan negara yang dilakukan pemerintah dan bertangungg jawab atas tugasnya pada pemerintah juga.

 

Dalam melaksanakan audit disektor publik (pemerintahan) diperlukan pembentukan suatu lembaga audit yang independen yang benar-benar mempunyai integritas yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak publik. Oleh karenanya lembaga auditor tersebut setidaknya bernaung di bawah lembaga legislatif negara atau lembaga profesional independen yang keberadaan mandiri, seperti akuntan publik.

 

Peraturan yang dikembangkan dalam Standar Auditing Sektor Publik harus terbentuk oleh suatu lembaga ataupun badan yang berdiri sendiri dan terlepas dari praktik pengauditan, sebagai contoh, organisasi AAA ( American Accountant Association) yang berada di Amerika. Keberadaan IAI di Indonesia masih belum mampu menjamin independensi Akuntan Publik terhadap opini yang diberikan kepada kliennya. Hal ini bisa terjadi karena IAI telah membentuk Dewan SAK, dimana masih ada anggota IAI yang berpraktik sebagai akuntan publik. Dengan kata lain, adanya kepentingan pribadi anggota IAI yang berkaitan dengan bisnisnya sebagai akuntan publik akan berpengaruh terhadap independensi dalam penetapan Standar Audit yang dikembangkan di Indonesia. Begitu pula untuk sektor publik yang menyangkut dana masyarakat yang cukup besar seharusnya mendapatkan pengawasan memadai yang mampu menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan dana tersebut.

 

Penetapan Standar Audit di sektor publik ini harus dibentuk oleh suatu badan yang terlepas dengan kepentingan pribadi ataupun golongan. Maka dalam keadaan negara Indonesia, Lembaga yang bertugas untuk mengaudit kinerja emerintah adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

 

Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berawal dari adanya aparat pengawasan pertama di Indonesia, yaitu Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara struktural DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara berada di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan. DAN dibentuk berdasarkan Dengan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936.

 

Dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari Thesauri Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan. DAN merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah kekuasaannya. Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesauri Jenderal. Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan. Tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN) meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan, yang semula menjadi tugas DAN dan Thesauri Jenderal.

 

DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN.

 

Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan obyektif. Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif. Kegiatan sosialisasi, asistensi atau pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan yang mulai digeluti BPKP. Sedangkan audit investigatif dilakukan dalam membantu aparat penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara.

 

Pada masa reformasi ini BPKP banyak mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan pemda dan departemen/lembaga sebagai mitra kerja BPKP. MoU tersebut pada umumnya membantu mitra kerja untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai good governance. Sesuai arahan Presiden RI tanggal 11 Desember 2006, BPKP melakukan reposisi dan revitalisasi fungsi yang kedua kalinya.

 

Visi BPKP yang baru adalah “Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam Mentransformasikan Manajemen Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik dan Bersih”. Dengan visi ini, BPKP menegaskan akan tugas pokoknya pada pengembangan fungsi preventif. Hasil pengawasan preventif (pencegahan) dijadikan model sistem manajemen dalam rangka kegiatan yang bersifat pre-emptive. Apabila setelah hasil pengawasan preventif dianalisis terdapat indikasi perlunya audit yang mendalam, dilakukan pengawasan represif non justisia. Pengawasan represif non justisia digunakan sebagai dasar untuk membangun sistem manajemen pemerintah yang lebih baik untuk mencegah moral hazard atau potensi penyimpangan (fraud). Tugas perbantuan kepada penyidik POLRI, Kejaksaan dan KPK, sebagai amanah untuk menuntaskan penanganan TPK guna memberikan efek deterrent represif justisia, sehingga juga sebagai fungsi pengawalan atas kerugian keuangan negara untuk dapat mengoptimalkan pengembalian keuangan negara.